Luhut: Banyak Intansi Cari Celah Tidak Belanja Produk Dalam Negeri
Pemerintah perlu memperbaiki proses bisnis dan dasar hukum kebijakan belanja produk dalam negeri melalui perubahan penilaian tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Dia mengatakan, perlu dilakukan percepatan pengesahan rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik yang harus dilakukan paling lambat pada pada Agustus 2023.
Selain itu, Luhut juga meminta badan usaha milik negara atau BUMN untuk bisa melaksanakan peta jalan dalam pengurangan barang impor. Misalnya saja Kementerian Kesehatan yang telah menyusun peta jalan kemandirian vaksin, obat dan alat kesehatan.
Menurut Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, hanya ada 40.550 produk lokal atau 43,9% dari total 92.357 produk yang termuat dalam katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2021.
Dari seluruh produk lokal tersebut, hanya 4,03% yang sudah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sedangkan 39,88% lainnya belum memiliki sertifikat TKDN.
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan 11.280 sertifikasi tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 20 Desember 2021. Jumlah tersebut telah meningkat 358,68% dibandingkan dengan total tahun sebelumnya yang hanya 2.459.
