Rencana Impor Beras 3 Juta Ton Berdampak Negatif pada Petani
Pemerintah berencana untuk impor beras sebanyak 3 juta ton tahun ini sebagai bentuk antisipasi El Nino. Kebijakan tersebut dinilai tanpa perencanaan yang matang dan bisa berdampak negatif pada petani.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kebijakan impor beras tersebut terlihat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Pasalnya, El Nino merupakan kondisi yang sudah bisa diperkirakan tahun sebelumnya.
Dia mengatakan, pengadaan beras Bulog seharusnya sudah ditingkatkan sejak tahun lalu. Pemerintah juga seharusnya bisa menambah produksi sejak jauh hari dengan meningkatkan kualitas benih dan bantuan pupuk.
"Kebijakan impor beras dalam jumlah besar menunjukkan jika pemerintah panik menghadapi El Nino, padahal seharusnya bisa disiapkan sejak tahun lalu," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (16/6).
Bhima mengatakan, kebijakan impor bisa menjaga keamanan pangan dalam jangka pendek. Namun demikian, hal itu bisa merugikan dalam jangka panjang terutama pada petani.
Apalagi kebijakan impor dilakukan saat saat panen raya sehingga berpotensi mengganggu harga gabah di tingkat petani.
"Banyak petani yang kapok menanam padi lagi karena kebijakan beras terlalu diintervensi. Lama-lama mereka akan keluar dan mencari mata pencaharian lain," ujarnya.
Pemerintah Tambah Rencana Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dirinya sudah meneken kontrak impor beras dengan India sebanyak satu juta ton. Kontrak tersebut untuk mengunci harga beras yang bisa dipesan Indonesia jika membutuhkan impor.
