Tebus Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP
Petani di lima provinsi sudah bisa menebus pupuk subsidi hanya dengan membawa KTP ke kios. Ini merupakan terobosan Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.
Sistem yang bernama iPubers tersebut merupakan aplikasi digital yang berbasis NIK. Ini adalah sistem buah kerja sama PT Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian. Kini, total 697 kios sudah menerapkan sistem ini.
Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero), Panji Winanteya Ruky menyebutkan, kini dilakukan digitalisasi kios-kios pupuk untuk memudahkan pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan, serta menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi.
Melalui digitalisasi tersebut, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan KTP. Data-data mengenai alokasi, jenis komoditi dan lainnya sudah tercatat di dalam sistem.
“Mudah tebusnya, tepat sasarannya. Dan bagi Pemerintah juga meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima oleh orang yang tidak berhak,” kata Panji dikutip dari siaran pers Pupuk Indonesia, Senin (3/7).
Sistem iPubers kini berjalan di lima provinsi, yaitu Bali, Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Upaya ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian agar memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi.
Upaya digitalisasi penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi adalah bagian dari upaya Pupuk Indonesia meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pasalnya, digitalisasi membuat penyaluran pupuk menjadi lebih mudah dan tepat sasaran.
Adapun, digitalisasi penebusan pupuk bersubsidi di Bali, khususnya, berjalan secara efektif sejak 2022. Sistem yang sama juga diterapkan di Kabupaten Aceh Besar pada awal 2023. Setelah kedua provinsi ini, Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia terus memperluas proses penebusan pupuk bersubsidi secara digital.
Pada 27 Juni 2023, Kementerian Pertanian resmi menerapkan digitalisasi kios di tiga provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan.
“Sehingga saat ini petani di lima provinsi sudah bisa menebus pupuk bersubsidi dengan sangat mudah, yaitu cukup mendatangi kios secara langsung dan menunjukkan KTP,” imbuhPanji.
Ditempat yang sama, SEVP Operasi Pemasaran Pupuk Indonesia Gatoet Gembiro Noegroho menjelaskan bahwa setelah petani penerima subsidi menunjukkan KTP, pemilik kios selanjutnya akan memindai NIK pada KTP untuk mengakses data alokasi pupuk bersubsidi milik petani.
Kemudian, kios akan memasukkan jumlah transaksi penebusan dan petani menandatangani bukti transaksi pada layar gawai yang digunakan. Petani juga difoto bersama pupuknya sebagai bukti penebusan pupuk bersubsidi. Data ini tersimpan secara digital sehingga petani dan kios tidak perlu lagi mengisi formulir dalam bentuk kertas.
Oleh sebab itu, Pupuk Indonesia berharap mendapatkan umpan balik dari pemilik kios dan petani di lima provinsi. Ini akan menjadi bagian proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan penebusan pupuk bersubsidi. Sebab, ke depan, digitalisasi kios akan diperluas di jaringan kios resmi Pupuk Indonesia di seluruh Indonesia.
