Soal Cukai Minuman Berpemanis, Pengusaha: Industri Akan Terpuruk
Lalu, studi Kementerian Kesehatan pada 2014 menunjukkan kontribusi kalori minuman (olahan dan non-olahan) hanya 10%. Dari angka ini, kontribusi kalori dari MBDK hanya 2,4%. "Karena itu, kami melihat kebijakan cukai MBDK ini tidak akan efektif untuk menjawab permasalahan prevalensi penyakit tidak menular," katanya.
Triyono berpendapat, implementasi cukai MBDK hanya akan mengganti industri minuman ringan siap saji ke minuman manis lainnya, seperti bobba tea, kopi seduh, dan lainnya. Karena itu, Triyono mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang lebih komprehensif mengelola risiko penyakit tidak menular di dalam negeri.
Sebagai informasi, wacana implementasi cukai MBDK muncul dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 dan 2023. Namun, rencana tersebut tak kunjung direalisasikan walau target penerimaan dari cukai BMDK telah ditetapkan.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara dari cukai MBDK adalah Rp 4,39 triliun. Target tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo juga mengatakan cukai plastik dan MBDK akan terlaksana pada 2024. Dengan adanya peraturan baru ini diharapkan dapat mengurangi angka penyakit diabetes.
“Cukai diharapkan tetap meningkat karena tujuannya mengendalikan, tahun depan rencananya minuman berpemanis supaya tidak kena diabetes dan lebih sehat,” ujar Yustinus dalam acara BTPN Economic Outlook 2024 pada November 2023.
