Berita Cukai Minuman Berpemanis Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pengusaha menawarkan peta jalan untuk menurunkan konsumsi masyarakat terhadap gula, garam, dan lemak sebagai alternatif penerapan cukai minuman berpemanis.

Pengenaan cukai minuman berpemanis dinilai dapat mendorong pergeseran ke produk ilegal. Meski begitu kebijakan ini dinilai penting untuk dilakukan.

Penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dinilai tidak mudah meski aturannya sudah ada. Belum lagi, pemerintah harus memperhatikan kesiapan industri.

Kementerian Keuangan sudah memiliki rincian ruang lingkup objek cukai dalam rencana ekstensifikasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kementerian Perindustrian menyebut, aturan Standar Nasional Indonesia atau SNI akan digunakan untuk membatasi konsumsi gula masyarakat. Bagaimana dengan rencana penerapan cukai MBDK?

Kemenperin tak setuju kebijakan cukai minuman berpemanis diterapkan pada tahun ini karena dapat memukul Industri Kecil dan Menengah di sektor makanan dan minuman.

Skema tarif cukai minuman berpemanis yang diusulkan saat ini adalah Rp 1.771 per liter.

Kementerian Perindustrian menilai, cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan atau MBDK tidak tepat diterapkan dalam waktu dekat.

Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK yang berlaku tahun ini akan memukul sektor industri.

Pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK dan produk plastik pada tahun depan sebesar Rp 4,4 triliun.

Cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) berlaku di Indonesia pada 2024, tetapi pemerintah belum menentukan besaran tarifnya hingga kini.

Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan atau MBDK berkali-kali diusulkan masuk sebagai ruang fiskal baru, namun tak pernah terealisasi sejak 2007.

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis pada 2024. Menanggapi hal itu, Gapmmi berharap pemerintah bijak dalam menentukan komponen yang dikenakan cukai.

Pemerintah berencana mulai memberlakukan cukai minuman berpemanis pada tahun depan.

Pemerintah kembali memasukkan rencana kebijakan cukai baru, yakni cukai minuman berpemanis dan plastik pada RAPBN 2024, setelah batal terlaksana tahun ini.