Mentan Amran: Kunci Swasembada Beras Ada di Tiga Provinsi
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan ada tiga provinsi yang menjadi kunci pencapaian status swasembada beras tahun ini, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebanyak 60% produksi beras nasional berasal dari tiga lokasi tersebut.
Amran mencatat indeks pertanaman di Jawa Timur baru mencapai 1,6 poin. Dengan kata lain, panen padi di ujung timur Jawa hanya sebanyak 1,6 kali dalam setahun.
Dalam hitungannya, kalau angka IP naik menjadi 2,0, akan ada tambahan beras 4 juta ton. "Ini yang kami kejar. Dengan demikian, tumpuan swasembada beras di Jawa Timur adalah pengerjaan jaringan irigasi untuk sawah hampir 300 ribu hektare," kata Amran dalam Rapat Koordinasi di Jawa Timur, Selasa (7/1).
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendata total jaringan irigasi primer hingga tersier di Jawa Timur akan dilakukan untuk sawah seluas 296.285 hektare tahun ini. Angka tersebut setara dengan 8,66% dari total pembangunan jaringan irigasi tahun ini yang mencapai 3,41 juta hektare.
Pada saat yang sama, Amran berencana untuk menggenjot IP di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun ini. Langkah tersebut dapat menambah pasokan beras di dalam negeri hingga 4 juta ton ada tahun ini.
Badan Pangan Nasional mencatat produksi beras sepanjang 2024 mencapai 30,41 juta ton. Angka tersebut lebih rendah sekitar 510 ribu ton dari realisasi konsumsi tahun lalu yang mencapai 30,91 juta ton.
Dengan kata lain, peningkatan IP pada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dapat meningkatkan produksi beras nasional lebih dari 34 juta ton. "Jika pemerintah fokus pada tiga provinsi ini dalam memabngun irigasi, target swasembada beras jadi kenyataan tahun ini," ujarnya.
Sebelumnya, Amran menargetkan peraturan presiden terkait proyek irigasi seluas 2,3 juta hektare terbit pada awal bulan depan. Perpres ini bertujuan menambah otoritas pemerintah pusat dalam membangun irigasi sekunder dan tersier yang jadi wewenang pemerintah daerah.
Pemerintah pusat sejauh ini hanya berwenang untuk membangun jaringan irigasi pada lahan dengan luas lebih dari 3.000 hektare. Sedangkan wewenang pemerintah provinsi adalah sawah antara 1.000 sampai 3.000 hektare, sedangkan pemerintah kabupaten pada sawah di bawah 1.000 hektare.
"Kami sudah paraf drafnya, sebentar lagi prosesnya selesai. Perpres ini membuat tidak ada lagi pembatasan wewenang, sehingga pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dapat bisa bekerja sama membangun jaringan irigasi di suatu wilayah," kata Amran di kantornya pada 30 Desember 2024.
Amran menilai, beleid tersebut penting agar proyek irigasi pada tahun depan terimplementasi. Sebab, pemerintah daerah kerap tidak memiliki anggaran untuk revitalisasi atau menambah jaringan irigasi walaupun sudah masuk dalam perencanaan.
