Redam Protes Rasial, Trump Tandatangani Perintah Reformasi Kepolisian

(Baca: Protes Kematian George Floyd dan Ketimpangan Ekonomi Rasial di AS)

Dalam akun Twitter, Trump menyatakan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dan menegaskan respon militer terhadap kerusuhan sosial yang dipicu kematian Floyd. Dibandingkan mengeluarkan pernyataan untuk bersatu, Trump justru mengkritik mantan Presiden Barack Obama, presiden kulit hitam pertama AS, karena catatannya tentang reformasi polisi.

Sedangkan kebijakan reformasi kepolisian yang dikeluarkan Trump pada Selasa (16/6) waktu setempat menyatakan departemen kepolisian harus menggunakan standar terbaru, seperti meningkatkan berbagi informasi sehingga petugas dengan catatan buruk tidak dipekerjakan tanpa mengetahui latar belakang mereka.

Selain itu, ada tambahan pekerja sosial dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus tanpa kekerasan yang melibatkan kecanduan narkoba dan tunawisma. Kebijakan Trump juga mengarahkan uang federal ke departemen kepolisian yang mendapatkan sertifikasi oleh badan-badan luar.

Kemudian, Trump melarang petugas kepolisian memiting leher atau chokehold terduga pelaku kejahatan kecuali nyawa seorang petugas dalam bahaya. Keputusan Trump untuk melarang chokehold tampaknya serupa dengan larangan yang termasuk dalam undang-undang Demokrat.

Kebijakan tersebut juga mendorong petugas polisi menggunakan senjata yang tidak mematikan seperti pistol setrum. Dengan kebijakan tersebut, Trump menegaskan bahwa ia menentang seruan untuk menata ulang atau membongkar departemen kepolisian.

(Baca: Minnesota Rencana Hapus Kepolisian Imbas Kasus Kematian George Floyd)