Warga Myanmar Kecam Konsensus ASEAN Soal Krisis Pasca-kudeta Militer
Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis: “siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa.”
Militer telah mempertahankan kudeta tersebut dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh partai Aung Suu Kyi pada pemilihan November adalah penipuan, meskipun komisi pemilihan menolak keberatan tersebut.
The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor Indeks Demokrasi Myanmar menurun dalam lima tahun terakhir. Skornya pun hanya sebesar 3,04 pada 2020. Simak databoks berikut:
Pertemuan ASEAN di Jakarta kemarin merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar yang telah mengalami kekacauan sejak kudeta. Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) paralel Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus.
Meski demikian mereka meminta junta harus berpegang pada janjinya. “Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami,” kata juru bicara NUG, Dr. Sasa.
Selain Ketua Junta, hadir pula para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan Menlu Laos, Thailand, dan Filipina.
