Joe Biden Teken Anggaran Pertahanan AS Hampir Rp 11.000 Triliun
Sementara terkait Cina, UU tersebut mencakup US$7,1 miliar untuk inisiatif pencegahan Pasifik dan pernyataan dukungan kongres terhadap pertahanan Taiwan. UU ini juga mengatur larangan terhadap Departemen Pertahanan untuk mendapatkan produk yang diproduksi dengan kerja paksa dari wilayah Xinjiang Cina.
UU ini juga menciptakan komisi 16-anggota untuk mempelajari perang di Afghanistan. Biden mengakhiri konflik perang terpanjang di negara itu pada Agustus 2021.
Namun di sisi lain, Gedung Putih mengkritik ketentuan dalam UU ini yang melarang penggunaan dana untuk mentransfer tahanan Teluk Guantanamo ke tahanan negara asing tertentu atau ke Amerika Serikat kecuali jika kondisi tertentu dipenuhi. "Ini adalah posisi lama. ketentuan ini terlalu merusak kemampuan cabang eksekutif untuk menentukan kapan dan di mana menuntut tahanan Teluk Guantanamo dan ke mana harus mengirim mereka setelah dibebaskan," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Dibentuk untuk menampung tersangka asing setelah serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, penjara itu melambangkan ekses “perang melawan teror”. Banyak yang mengkritik metode interogasi yang keras sama dengan penyiksaan.
Biden berharap dapat menutup penjara sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, pemerintah federal masih dilarang oleh undang-undang untuk memindahkan narapidana ke penjara di daratan AS. Bahkan dengan Demokrat yang mengendalikan Kongres sekarang, Biden memiliki mayoritas yang sangat tipis sehingga dia perlu berjuang untuk mengamankan perubahan legislatif lantaran beberapa anggota Demokrat mungkin juga menentangnya.
