AS Kembali Veto Resolusi DK PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza
Sebagai informasi, resolusi yang didukung oleh negara-negara Arab ini, tidak hanya mendesak untuk gencatan senjata saat ini, tetapi juga menolak pemindahan paksa warga sipil Palestina.
Selain itu, usulan resolusi yang diajukan, juga meminta akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza, dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama dalam melindungi warga sipil.
Selama tiga pekan terakhir, 15 anggota DK PBB memperdebatkan resolusi yang didukung oleh negara-negara Arab. Aljazair, yang menjadi perwakilan Arab dalam dewan tersebut, menunda pemungutan suara atas permintaan dari pihak AS, karena Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan kunjungan ke Gaza dengan harapan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
Namun, Qatar menyatakan pada Sabtu (17/2), bahwa perundingan tersebut tidak berjalan sesuai harapan, sehingga Kelompok Arab memutuskan bahwa mereka telah memberikan waktu yang cukup kepada AS dan mengajukan resolusi mereka dalam bentuk final untuk pemungutan suara pada hari Selasa.
Tindakan selanjutnya setelah veto AS masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Kelompok Arab memiliki opsi untuk membawa resolusi mereka ke Majelis Umum PBB, yang terdiri dari 193 negara anggota PBB.
Besar kemungkinan besar resolusi tersebut akan disetujui. Namun, perlu dicatat bahwa resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berbeda dengan resolusi DKK-PBB.
Reporter: Risma Kholiq (Magang)
