KKP Minta Akurasi Data Klasifikasi Kebutuhan Garam Industri
Masalahnya, berdasarkan perhitungan tim neraca garam nasional, masih tersedia sisa stok sisa 2018 sebanyak 1,39 juta ton. Surplus itu diperoleh berdasarkan selisih produksi dalam negeri dan impor garam industri dengan kebutuhan sebanyak 3,96 juta ton.
Brahmantya menyebutkan, Kementerian Perindustrian seharusnya mencatat lebih detail klasifikasi industri manufaktur yang bisa menggunakan garam rakyat. Contohnya, industri aneka pangan kualitas bawah, penyamakan kulit, serta industri pengasinan ikan perorangan.
Namun demikian, KKP tetap mengacu kepada kebutuhan industri manufaktur yang berhubungan dengan sustainibilitas produksi. Memang, garam industri hasil impor harganya lebih murah. Namun, pemerintah juga seharusnya mengkaji skema yang tepat untuk memaksimalkan penyerapan garam rakyat.
Karenanya, selain mendorong produksi, pemerintah juga melanjutkan program pembangunan Gudang Garam Nasional dengan penambahan enam unit gudang baru tahun ini. Hingga akhir 2018, KKP telah membangun 18 gudang di sejumlah sentra produksi garam. Gudang itu dibangun untuk menyimpan hasil produksi petambak garam dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2.000 ton.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk mengungkapkan industri siap menggunakan garam lokal asalkan memenuhi syarat mutu, memiliki penawaran harga yang baik serta ada kontinuitas pasokan.
(Baca: Pemerintah Hitung Kebutuhan 2019, Ini Proyeksi Jumlah Impor Pangan)
Selain itu, dia pun sependapat tentang pentingnya akurasi data untuk ketersediaan pasokan garam nasional. Sebab, pelaku usaha menginginkan kepastian dalam berusaha tetapi panen garam rakyat masih belum tersistem dengan baik.
Kemudian, kualitas garam yang lebih kering untuk peningkatan efisiensi industri juga penting. "Program KKP tentang Gudang Garam Nasional itu penting sebagai solusi," kata Tony.
