Jokowi Bekali Warga Hadapi Corona dengan Bansos dari Banyak Lembaga
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk bansos, yang bakal diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Total anggaran bansos yang disiapkan dari dana desa ini sebesar Rp 21 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah akan memperkuat program padat karya tunai yang ada di berbagai kementerian, dengan total anggaran Rp 16,9 triliun. Di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), program padat karya tunai akan ditargetkan bagi 59.000 tenaga kerja.
(Baca: Syarat dan Prosedur Penyaluran BLT Rp 600 Ribu oleh Pemerintah)
Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), program padat karya tunai ditargetkan untuk 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai RP 10,2 triliun.
"Kemudian ada (program padat karya tunai) di kementerian-kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga akan mengadakan program keselamatan, dengan total anggaran sebesar Rp 360 miliar. Menurutnya, program keselamatan ini seperti Kartu Pra-Kerja yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan.
Program keselamatan dari Polri ini ditargetkan untuk 197.000 pengemudi taksi, supir bus dan truk, serta kernet. Para peserta program akan diberikan insentif Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan," kata dia.
Menurut Jokowi, pemerintah akan terus menyisir anggaran yang tersedia untuk menambah bansos. Hal itu juga akan digunakan untuk memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah dan program padat karya.
(Baca: Jaga Daya Beli, Jokowi Minta Padat Karya Tunai Naik Lima Kali Lipat)
