Gelombang Virus Corona di Antara Minimnya Fasilitas dan Tenaga Medis
Menurut mereka ketika membuat pemodelan, pemerintah baru dalam intervensi rendah berupa pembatasan sosial dengan cakupan rendah. Apabila pemerintah berhasil melakukan intervensi tinggi, jumlah pasien meninggal dapat ditekan menjadi 11.898 kematian. Angka-angka tersebut belum memperhitungkan intervensi medis dan obat.
Minim Fasilitas dan Tenaga Medis dalam Menghadapi Serangan Virus Corona
Virus corona telah menjalar ke pelosok nusantara seiring pergerakan orang, terutama dari DKI Jakarta yang menjadi episentrum penyakit ini. Sayangnya, infrastruktur dan sumber daya yang dikendalikan pemerintah begitu terbatas.
Sebagai conotoh, pasien positif virus corona yang mengalami gejala berat memerlukan perawatan intensif dengan peralatan dan pemantauan secara berkala. Alat kesehatan yang diperlukan seperti ventilator atau alat bantu pernapasan yang terdapat di ruang intensive care unit (ICU).
Namun, tempat tidur yang ditujukan untuk merawat pasien kritis tidaklah banyak. Jurnal “Critical Care Bed Capacity in Asian Countries and Regions” mencatat Indonesia hanya memiliki kurang lebih tiga tempat tidur ICU untuk 100 ribu penduduk, lebih rendah dari Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Malaysia.
(Baca: Asosiasi RS Swasta Anggap 360 RS Rujukan Corona Masih Kurang)
Sementara, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki empat dokter yang melayani 10.000 penduduk. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki dua dokter per 1.000 penduduk.
Tak hanya itu, tenaga kesehatan lainnya terbatas. Ketersediaan perawat dan bidan Indonesia berada di posisi terburuk di antara negara lainnya. Rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 2,1 yang berarti dua orang melayani 1.000 penduduk.
Di luar masalah ini, problem lain masih menghantui hingga sekarang, yakni terkait ketersediaan alat pelindung diri (APD) seperti masker jenis bedah dan N95 serta pakaian hazmat. Sejumlah rumah sakit, begitu juga para petugas kesehatan, berteriak kekurangan.
(Baca: Pemerintah Sebar 7.000 APD dan 150 Ribu Masker ke Tenaga Medis Corona)
Bahkan, para tenaga medis sempat mengancam tak akan menangani pasien virus corona bila tak ada APD.Mereka berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Perlu Pemeriksaan Massal Tes Virus Corona
Selain campur tangan pemerintah dalam membatasi pergerakan orang melalui imbauan social distancing -kini sebagian daerah bisa memasuki pembatasan sosial berskala besar (PSBB)- intervensi medis dan obat perlu dilakukan. Salah satu langkahnya dengan menggelar pemeriksaan secara besar dan cepat melalui rapid tes.
Lagi-lagi, dalam hal ini pemerintah Indonesia juga masih jauh tertinggal. Hingga Kamis kemarin, Indonesia baru melakukan tes virus corona terhadap 25 orang per satu juta penduduk, paling rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia. Walau tak jauh berbeda, India dan Filipina sudah memeriksa 35 orang dan 40 orang per satu juta penduduk.
(Baca: Filipina Uji Coba Penyembuhan Pasien Corona dengan Minyak Kelapa Murni)
Korea Selatan merupakan contoh negara yang memeriksa orang dalam jumlah besar, sekitar 8,2 ribu per satu juta penduduk. Pemerintah setempat memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memeriksakan diri melalui tes gratis. Prosesnya pun hanya 10 menit. Negara lain yang memiliki rasio tes virus corona tinggi yakni Singapura (6,7 ribu orang), Taiwan (1,4 ribu), dan Malaysia (1,3 ribu).
Di dunia, pemerintah Amerika Serikat telah memeriksa sekitar 1,2 juta orang terkait virus corona. Sebanyak 215,3 ribu orang di antaranya dinyatakan positif. Sementara Italia dan Rusia melakukan pemeriksaan Covid-19 terhadap penduduknya di kisaran 500 ribu orang, serta Australia dan Uni Emirat Arab sekitar 200 ribu orang.
Karena itu pemerintah Indonesia bakal menambah fasilitas pengujian spesimen Covid-19. Achmad Yurianto mengatakan Kementerian Kesehatan telah menunjuk 48 laboratorium yang beroperasi dengan kapasitasnya masing-masing. Seluruh fasilitas tersebut baru mampu memeriksa 7.621 spesimen.
Namun Yurianto, yang juga Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, tidak menyebutkan berapa laboratorium lagi yang siap berpartisipasi. Dia hanya meyakinkan pemerintah akan mengaktifkan beberapa alat tes cepat molekuler (TCM) yang awalnya digunakan mendeteksi TBC.
