Dampak Tangani Corona dengan Status Darurat Sipil terhadap Demokrasi
Lagi pula, menurut Adi, darurat sipil hanya cocok dilakukan dalam kondisi kekacauan yang besar. Saat ini kondisi itu menurutnya tak terjadi. Masyarakat justru mengambil inisiatif pribadi untuk menjaga diri dan tetap tenang di saat pemerintah terlalu lama menetapkan kebijakan penanggulangan Corona.
“Darurat sipil malah menciptakan ketakutan dan bisa berujung kekacauan. Ini bahaya,” kata Adi. “Kalau hanya ingin menertibkan warga agar tidak keluar rumah, karantina wilayah sudah cukup,” imbuhnya.
Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan wilayah yang dikarantina diberi garis batas dengan dijaga petugas kesehatan dan polisi.
Saat kekacauan terjadi, indikator selain kebebasan sipil akan terdampak. Seperti budaya politik dan fungsi pemerintahan. Masyarakat akan beralih dari berpolitik sesuai koridor hukum ke jalanan, serta fungsi pemerintahan akan menjadi separuh demokratis dan separuh otoritarian.
Pendapat Adi sesuai dengan penelitian The United States Institute of Peace bahwa negara dengan pemerintahan campur antara demokratis dan otoritarian akan menyebabkan indeks demokrasinya anjlok menjadi cacat demokrasi (flawed democracy).
(Baca: Gagal di Inggris dan Belanda dalam Hadapi Corona, Apa Itu Herd Immunity?)
Indeks Demokrasi Indonesia Masih Cacat
The Economist Intelligence Unit dalam penelitiannya yang dirilis awal tahun ini menyatakan indeks demokrasi Indonesia pada 2019 sebesar 6,48 poin atau naik dari 6,39 poin pada tahun sebelumnya. Namun demokrasi Indonesia masih tergolong cacat. Alasannya terdapat usulan untuk meniadakan pemilihan langsung yang berpeluang mengembalikan sistem pemilihan seperti sebelum 2004, yakni diwakili Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dari lima indikator indeks demokrasi di Indonesia, kebebasan sipil mendapat nilai paling rendah sebesar 5,59 dari skala 10. Angka ini jauh dari Timor Leste yang mencetak skor 7,65 untuk kebebasan sipil. Budaya politik juga memperoleh nilai rendah sebesar 5,63.
Data selengkapnya bisa dilihat dalam Databoks di bawah ini:
“Pandemi corona ini memang berat, sebaiknya pemerintah tak membuat kebijakan yang bisa menambah beban itu. Karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar saya piker cukup,” kata Adi.
