Menko Luhut Kaji Larangan Mudik, Opsinya Menutup Jalan dan Tol
Luhut mengatakan, pemudik yang beramai-ramai pulang ke kampung halaman berpotensi menyebabkan orang lain meninggal lantaran tertular virus corona.
"Kalau kamu sekarang pakai mudik ramai-ramai, sebenarnya kamu tanpa sadar sudah membuat kemungkinan orang lain meninggal karena perilakumu atau kau sendiri," kata dia.
Oleh karena itu, guna mengurangi jumlah korban meninggal akibat corona akan bergantung pada kesadaran masyarakat. Di sisi lain, ia meminta kepada masyarakat untuk memberikan komentar yang dapat memperkeruh keadaan menjadi semakin sulit. Sebab, hampir seluruh negara di dunia tengah mengalami tekanan yang serupa akibat corona.
Terkait fenomena mudik di tengah pandemi corona, sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan bahwa ada lonjakan penumpang di terminal tipe A pada Sabtu (21/3) dan Minggu (22/3). Para pemudik rata-rata memiliki daerah tujuan berbeda seperti Wonogiri, Purwokerto, dan Solo.
Oleh karena itu Kemenhub telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait untuk melakukan pengecekan dan identifikasi pendatang dari Jabodetabek. Budi juga meminta Dinas Kesehatan setempat mengisolasi pemudik bila diperlukan serta menyiapkan ruangan disinfektan.
(Baca: Pengusaha Bus Minta Larangan Mudik Diterapkan ke Semua Jenis Angkutan)
"Ini potensi perluasan atau penyebaran wabah luar biasa. Belum melarang saja, sudah ada pemudik yang istilahnya mencuri start mudik sebelum waktunya," kata Juru Bicara Menteri Perhubungan (Menhub) Adita Irawati.
Dia menyebutkan bahwa jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Sumedang meningkat seiring datangnya pemudik dari Jabodetabek. Padahal, saat ini belum memasuki puncak mudik. Kemenhub pun mengkhawatirkan zona merah akan meningkat bila mudik tak segera dilarang.
Hingga saat ini, Adita mengakui pihaknya tidak bisa mencegah pemudik yang lebih dahulu pulang ke kampung halaman. Sebab, pemerintah belum memiliki larangan tegas yang berlandaskan hukum.
