SBY Minta Pemerintah Investigasi 7 Hal untuk Bongkar Kasus Jiwasraya
“Saya pribadi tak yakin Pak Jokowi berpikir tim suksesnya mendapat keuntungan dari penyimpangan di Jiwasraya,” kata SBY.
Investigasi kelima untuk memastikan jumlah uang masyarakat yang perlu dikembalikan dan dijamin pemerintah. Hal ini penting lantaran nasabah Jiwasraya ada yang berasal dari Korea Selatan dengan jumlah 474 orang. “Kalau tidak ada jaminan dikhawatirkan mengurangi kepercayaan nasabah asuransi,” kata dia.
Keenam, untuk memastikan kesamaan modus kejahatan Jiwasraya dengan kasus lain. SBY beralasan dugaan korupsi ini dilakukan secara terorganisir. “Kalau ini kenyataannya, harus bersih-bersih secara total,” kata SBY.
(Baca: Kejaksaan: Kasus Jiwasraya Mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang)
Ketujuh, untuk mengetahui solusi perbaikan asuransi di masa depan. SBY menjelaskan perbaikan bisa mencakup sanksi hukum, penyehatan keuangan korporat, dan jaminan uang nasabah. Dia berharap ke depan ada kemajuan pada aturan, jajaran manajemen, dan pengawasan lebih baik.
Secara khusus, SBY meminta pemerintah mengeluarkan UU Lembaga Penjamin Polis untuk menjamin pengembalian uang nasabah asuransi. Ia menjelaskan sebenarnya lembaga ini harusnya terbentuk seiring UU Nomor 40 Tahun 2014. Namun hingga tenggat akhir tahun 2017, penjamin polis tak juga muncul. “Pemerintah memang terlambat menjalankan kewajibannya,” kata dia.
