Menag Bakal Percepat Sertifikasi Jaminan Halal lewat Omnibus Law
“Nanti setelah dirumuskan semua lengkap baru bisa disajikan kepada Bapak Presiden,” kata Fachrul.
Sebagai informasi, Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja akan menghapuskan beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal itu sebagaimana terlihat dari Pasal 552 huruf c draf Omnibus Law.
(Baca: Pengusaha Was-was Ada Oknum Ambil Untung dari Aturan Sertifikasi Halal)
Salah satu beleid yang bakal dihapus melalui Omnibus Law, yakni Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014. Pasal tersebut menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Dengan dihapuskannya beleid tersebut, ada tiga pasal turunannya yang turut dihilangkan. Ketiganya yakni Pasal 29, Pasal 44, Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014.
