Hary Prasetyo, Dari Direktur Jiwasraya & Staf KSP hingga Bui Kejaksaan
Setelah melakukan perhitungan, Hary menyebut pada akhir 2008 terjadi shortfall senilai Rp 6,7 triliun. Untuk mencapai risk based capital atau RBC 120% dibutuhkan suntikan sebesar itu. "Ketika itu Kementrian BUMN menyatakan bahwa selamatkan Jiwasraya, apapun caranya, jangan gaduh," kata dia.
(Baca: Karier Panjang Hendrisman Rahim di Asuransi Berakhir di Kejaksaan)
Alasannya, Jiwasraya meneruskan warisan yang lama dan tidak ingin mencederai kepercayaan para pemegang polis. "Ketika itu Jiwasraya sudah memiliki lebih dari 3 juta pemegang polis," kata Hary.
Saat masa kepemimpinan Hary dan Hendrisman ini lahir produk JS Saving Plan pada 2013. Produk asuransi ini yang mengalami gagal bayar sejak 2018. Berdasarkan data terakhir, Jiwasraya tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo pada periode Oktober-Desember 2019 dengan nilai Rp 12,4 triliun.
Kejaksaan menganggap manajemen Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi. Perseroan menempatkan 22,4% dari aset keuangan atau senilai Rp 5,7 triliun, sebagian besar pada perusahaan dengan kinerja buruk.
(Baca: Kronologi Kemelut Jiwasraya dari Masa SBY hingga Jokowi)
"Dari angka itu sebanyak 95% dana kelolaan ditempatkan di saham yang berkinerja buruk," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, beberapa waktu lalu.
Selain itu, untuk investasi reksa dana sebanyak 59,1% dari aset finansial atau senilai Rp 14,9 triliun, sebanyak 95% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. Dari keputusan pengelolaan investasi yang serampangan ini, kejaksaan memperkirakan Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun per Agustus 2019.
(Baca: Benny Tjokro dan Hary Prasetyo Ditahan Kejaksaan dalam Kasus Jiwasraya)
