Dianggap Lunak Soal Natuna, Luhut-Prabowo Dikritik DPR dan Advokat

"Kami sangat tidak setuju apa yang dilakukan Tiongkok dan pemerintah harus mengambil langkah tegas agar kapal ini tidak berada di perairan kita," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Direktur Imparsial & Hubungan Kelembagaan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Al Araf juga menganggap sikap yang ditunjukkan dua pembantu Presiden Joko Widodo itu ambigu. Namun dia juga mengingatkan penanganan sebuah permasalahan perbatasan akan ditentukan oleh karakter pemimpin dalam melihat hukum internasional atas klaim sebuah wilayah.

Menurut dia, pemerintah saat ini cenderung mengambil pendekatan positivisme dalam menyelesaikan konflik itu. Al Araf mengatakan RI lebih menginginkan adanya konflik itu demi keuntungan bersama. "Akibat adanya kepentingan ekonomi yang memikat," kata dia.

Dia juga meminta pemerintah meniru Filipina yang menggugat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meski akhirnya Beijing tetap tidak mengakui batas laut dua negara. “Paling tidak ada satu langkah maju,” ujar dia.

Sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut kapal-kapal Tiongkok yang sebelumnya memancing ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara pada hari Kamis (9/1) telah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

(Baca: TNI: Usai Jokowi Datang ke Natuna, Kapal Tiongkok Keluar Dari ZEE RI