Tiongkok Masuk Laut Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Kedaulatan
Menurut dia, Indonesia memiliki keterbatasan dalam menjaga Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE tersebut. Oleh karena itu Badan Keamanan Laut atau Bakamla harus diperkuat.
“Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita belum punya kapal yang cukup. Presiden telah memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak kapal dan coast guard yang patroli," ucap Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1).
(Baca: Sengketa dengan Tiongkok, Asosiasi Nelayan Kirim 500 Kapal ke Natuna)
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai terkait persoalan sengketa Indonesia-Tiongkok di Papua. Pemerintah tengah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik lantran Tiongkok merupakan negara sahabat.
“Kita cool saja. Kita santai kok ya," ujar Prabowo.
Guru Besar Hukum Interasional UI Hikmanto Jumawa menjelaskan, sejumlah kejadian menjelaskan Coast Guard dan kapal nelayan Tiongkok memasuki ZEE Indonesia di Natuna Utara. Lokasi ZEE sebenarnya tak berada di laut teritorial, melainkan laut lepas.
Namun dalam konsep ZEE, maka sumber daya alam yang ada di wilayah itu diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. Ini lah yang disebut hak berdaulat.
"Dalam konteks yang dipermasalahkan Natuna Utara adalah hak berdaulat, sehingga situasinya bukan akan perang karena pelanggaran kedaulatan. Kalaupun ada pelinatan TNI-AL, ini dalam rangka penegakan hukum," jelas dia.
