Bangun Digitalisasi, Pajak Dapat Buka Akses Data Keuangan Pertamina
Dia berharap dalam kurun waktu lima tahun ke depan seluruh perusahaan BUMN dapat menerapkan integrasi data perpajakan. Apalagi swasta juga sudah mengajukan minat untuk memakai skema tersebut. “Wajib pajak yang geraknya sama. Kalau bisa entar kami cluster agar BUMN lebih transparan,” katanya.
Inisiatif digitalisasi perpajakan tersebut dimulai sejak awal 2018. Integrasi data perpajakan antara Pertamina dan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan secara digital yang ditandai dengan implementasi e-Faktur Host-to-Host Pajak Pertambahan Nilai untuk seluruh transaksi penjualan dan pembelian Pertamina.
(Baca Juga: Lima Fakta soal Digitalisasi Nozzle SPBU Pertamina)
Digitalisasi integrasi data perpajakan ini diwujudkan dengan membuka akses data keuangan Pertamina terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara real time. Dengan demikain, Direktorat Jenderal Pajak dapat me-review, mengevaluasi, dan memvalidasi pemenuhan kewajiban perpajakan Pertamina sebelum SPT disampaikan.
Sampai akhir 2019 ini, kolaborasi tim integrasi data perpajakan Pertamina dan Direktorat Jenderal Pajak telah menghasilkan sejumlah digitalisasi proses bisnis administrasi perpajakan baru. Hal ini meningkatkan transparansi transaksi perpajakan perusahaan.
