Naskah Rampung, Pemerintah dan DPR Bahas Omnibus Law Januari 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan, omnibus law juga akan mencakup dorongan untuk riset dan inovasi. Selain itu pemangkasan aturan besar ini akan menjadikan rezim UU Cipta Lapangan Kerja berbasis perdata, bukan pidana.

“Oleh karena itu kewenangan sanksi akan didorong terkait perdata,” kata Airlangga hari Selasa (12/11) kemarin.

(Baca: Jokowi Minta Pemda Berhenti Buat Banyak Peraturan)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta para gubernur, bupati, walikota, dan pimpinan DPRD di seluruh Indonesia untuk berhenti membuat banyak peraturan. Dia menilai sudah terlalu banyak regulasi yang berlaku di Indonesia.

 Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan banyaknya regulasi justru menghambat pemerintah dalam mengambil keputusan. “Semua diatur, kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah,” kata Jokowi tadi pagi.