Terkait Investasi & Inovasi, Omnibus Law Didorong Masuk Prolegnas 2020
Melalui omnibus law, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memberikan kemudahan terkait pengadaan lahan terutama untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, para investor tinggal kembangkan PSN yang ada tanpa perlu pusing memikirkan masalah lahan.
Lewat omnibus law ini pemerintah juga akan membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa mengelola pelayanan satu atap untuk perizinan. “Dari segi hukum, penyederhanaan pendirian PT tanpa batasan modal awal, bahkan kalau UMKM, badan usaha satu pihak pun akan dimungkinkan dengan persetujuan UMKM,” kata dia.
(Baca: Barter dengan 2 Kebijakan, RI Segera Kantongi Insentif Ekspor dari AS)
Kemudian, pemerintah akan menggeser filosofi perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko lewat omnibus law. Alhasil, perizinan UMKM yang sebenarnya tak memiliki risiko hanya tinggal melakukan pendaftaran.
UMKM, lanjutnya, tak perlu mengurus prosedur macam-macam lagi hanya untuk bisa mendapatkan izin. “Tetapi kalau semakin tinggi risiko, maka berbasis standar-standar,” katanya.
