Pengamat Sebut Syarat Terbitnya Perppu KPK Sudah Terpenuhi

SBY juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang mengembalikan Pilkada langsung. Veri mengatakan tak ada isu pelanggaran konstitusi dan pemakzulan ketika SBY menerbitkan Perppu.  Makanya ia meminta Jokowi berani bersikap saat ini.

"Presiden harus ambil sikap seperti harapan publik. Itu penting," kata Veri.

(Baca: Gerindra Usul Jokowi Kaji Kembali Revisi UU KPK dengan Ketum Parpol)

 Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyinggung isu pemakzulan jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Makanya, Surya meminta Kepala Negara tidak menerbitkan Perppu tersebut.

Menurut Surya, publik lebih baik menunggu adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU KPK dibanding mendesak Jokowi menerbitkan Perppu. "Kenapa harus keluarkan Perppu? Ini kan masuk ke ranah hukum yudisial," kata Surya pekan lalu.