Bantah Gerakkan Demonstrasi, KPK: Hargai Niat Tulus Mahasiswa
BEM dari berbagai universitas menyalakan lilin yang berukir huruf S.O.S dan menembakkan lampu laser ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka menyatakan "Nyalakan Tanda Bahaya" karena Indonesia semakin dirundung darurat korupsi dengan adanya calon pimpinan KPK yang bermasalah, revisi Undang-Undang KPK, dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Aksi tersebut dilanjutkan dengan pertemuan di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan tersebut dihadiri oleh BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, BEM Universitas Indraprasta PGRI, BEM UIN Jakarta, Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Ahli Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, pegiat antikorupsi Saor Siagian, dan pegiat antikorupsi dari Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi.
Menkumham Duga Aksi Mahasiswa Ditunggangi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menduga aksi mahasiswa menolak RUU KUHP yang dilakukan di sejumlah daerah ditunggangi pihak tertentu. "Isu demonya dimanfaatkan untuk tujuan politis," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (24/9).
Yasonna meminta agar mahasiswa tidak terlibat agenda politik dari pihak tertentu yang memanfaatkan gerakan mahasiswa. Ia pun mempersilahkan mahasiswa yang kontra terhadap RUU KUHP, revisi UU KPK dan lainnya untuk berdiskusi langsung dengan DPR atau Menkumham.
"Kalau mau bertanya tentang RUU dateng ke DPR, dateng ke saya. Bukan merobohkan pagar," ujarnya.
(Baca: Tunda Pengesahan RKUHP, Ketua DPR: Aspirasi Mahasiswa Sudah Terpenuhi)
Demonstrasi mahasiswa berujung ricuh pada Selasa malam, 24 September 2019. Sejumlah fasilitas umum seperti pagar Gedung DPR RI, sepeda motor, pos polisi, dan pintu gerbang tol dibakar oleh oknum pedemo.
