Kritik Beruntun Fadli Zon Atas Rencana Pemindahan Ibu Kota
(Baca: Pindah Ibu Kota, Jonan Sebut PLN Tambah Sambungan Listrik Kalimantan)
Jauh sebelum itu, dia bahkan menilai rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta hanya isapan jempol dan pengalihan isu. Fadli mengatakannya ketika proses Pemilihan Presiden 2019 masih menunggu keputusan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum.
Dia ragu rencana ini bakal direalisasikan oleh pemerintah lantaran sudah didengungkan sejak empat tahun lalu dan hingga belum terlaksana. “Nanti juga reda dengan sendirinya,” kata Fadli di sela-sela acara peringatan hari buruh di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Hanya dia tidak menjelaskan isu yang mungkin ingin dialihkan pemerintah. “Omong kosong saja rencana itu.”
Pertimbangan Jokowi Memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan
Presiden Jokowi telah memutuskan sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan. Kajian pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir.
Jokowi menjelaskan, beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat keuangan, dan pusat jasa. Bandara Soekarno Hatta juga memiliki beban yang berat, demikian pula dengan Pulau Jawa. “Beban ini semakin berat kalau ibu kota pindah ke Pulau Jawa,” kata Jokowi.
(Baca: Menhub Persilakan Tiongkok Kembangkan Transportasi di Ibu Kota Baru)
Jokowi memperkirakan pemindahan ibu kota akan menelan biaya mencapai Rp 466 triliun. Hanya sebesar 19,2 % biaya tersebut akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengelolaan aset.
Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya risiko bencana yang minim dan memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, kedua daerah ini berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda. Indikator lainnya, kawasan itu memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.
Menurut keterangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada tahun 2021. Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada tahun 2024.
