Jokowi Larang Menteri Rombak Pejabat, Luhut: Itu Harus Dipatuhi

Katadata.co.id sempat menghubungi Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago mengenai kelanjutan RUPS. Ia mengaku belum mendapat kabar untuk penundaan RUPS. “Kami hanya melaksanakan mandat pemegang saham,” kata dia kepada Katadata.co.id melalui pesan singkat.

(Baca: Rini Berencana Rombak Pejabat BUMN, Istana Ingatkan Larangan Jokowi)

Karenanya, menurut dia hal seperti ini bisa ditanyakan langsung ke Kementerian BUMN. Namun, hingga berita ini diturunkan, beberapa pejabat Kementerian BUMN belum merespons. Di antaranya Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam Apriyanto, serta bagian Humas.

Adapun Jokowi melarang para menteri membuat kebijakan strategis dan merombak pejabat penting hingga pelantikan pemerintahan baru pada Oktober nanti. Pejabat yang tidak boleh diganti adalah direksi BUMN dan pejabat eselon I.

Alasannya, pemerintahan sudah masuk momen kritis menjelang pergantian pemerintahan. Maka, Jokowi berharap para pejabat tidak punya beban di masa transisi pemerintahan.

(Baca: Dilarang Jokowi Ganti Pejabat, Mendag Rombak Tujuh Eselon I)