Bappenas: Butuh Dana Rp 466 Triliun untuk Pindahkan Ibu Kota
Apabila pemerintah memilih alternatif ini, perlu disiapkan transportasi massal di distrik ini guna memudahkan mobilitas antar pegawai kementerian dan lembaga (K/L). "Artinya harus mengubah peruntukan wilayah. Kerugiannya tentu hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat Indonesia, sehingga kekhawatiran dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," ujar dia.
(Baca: Wacana Memindahkan Ibu Kota)
Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah lain yang jaraknya hanya 60 sampai 70 kilometer dari Jakarta. Contohnya, Jonggol di Jawa Barat atau Maja di Banten. Keuntungannya, proses pemindahan ibu kota menjadi lebih dekat. Kelemahannya, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) masih menjadi pusat kontribusi ekonomi terbesar.
Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Namun, lokasi harus strategis dan berada di tengah wilayah Indonesia secara geografis. Hal ini penting supaya ibu kota negara merepresentasikan keadilan dan percepatan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
Bappenas pun menetapkan beberapa syarat dalam memilih wilayah yang bakal menjadi ibu kota. Di antaranya, tidak ada biaya pembebasan lahan dan minim terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi dan lainnya. "Kami harus mencari lokasi yang benar-benar minim dari segi risiko bencana," kata dia.
(Baca: DPR Setuju Tambah Anggaran Bappenas Untuk Kaji Pemindahan Ibukota)
Ia usul agar lokasi ibu kota yang baru merupakan daerah yang sudah memiliki akses mobilitas dan logistik. Hal ini bertujuan agar investasi awal infrastruktur menjadi lebih efisien, karena tidak perlu membangun bandara, pelabuhan, dan jalan. Selain itu, perlu ada layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai, serta dekat dengan pantai.
Dalam hal pertahanan dan keamanan, perimeter juga sesuai dengan tingkat kerawanan dari serangan untuk wilayah teritorial. Karena itu, ibu kota yang baru diupayakan tidak dekat dengan perbatasan negara.
(Baca: Pemerintah Kaji Pindahkan Ibukota ke Kalimantan, Keputusannya 2019)
Perihal aspek sosial, Bambang menyampaikan bahwa masyarakat di ibu kota yang baru harus terbuka guna meminimalkan potensi konflik nasional terhadap pendatang. "Kami harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal," ujarnya.
Menurutnya, pemindahan ibu kota bakal menambah kegiatan perekonomian Indonesia. Sebab, Pulau Jawa sudah menyumbang 58% Produk Domestik Bruto (PDB). Bila ibu kota dipindahkan, ia optimistis kontribusi wilayah lain terhadap PDB bisa bertambah.
(Baca: Menteri PU: Tiga Provinsi di Kalimantan Jadi Calon Ibu Kota Baru)
