Jusuf Kalla Ajak Lawan Diskriminasi Sawit di KTT Tiongkok
(Baca: Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa, Menko Perekonomian Pimpin Delegasi)
Saat ini, permintaan kelapa sawit Indonesia di Cina terus meningkat. Pada 2016 Negeri Panda itu mengimpor kelapa sawit 3,23 juta ton. Kemudian pada tahun berikutnya menjadi 3,27 ton. Pada 2018 Cina menyetujui penambahan impor 500 ribu ton kelapa sawit dari Indonesia. Sebaliknya, Komisi Eropa memutuskan penghentian impor kelapa sawit sebagai bahan bakar dengan alasan deforestasi.
Indonesia Siap Menggugat Diskriminasi Sawit Uni Eropa ke WTO
Sebelumnya, pemerintah Indonesia sedang menilai lima kantor konsultan hukum internasional sebagai persiapan menggugat Uni-Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan ini akan dilayangkan jika aturan Uni Eropa yang anti-sawit jadi terbit pada 15 Mei 2019 mendatang.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyatakan pemerintah dan pengusaha berkomitmen untuk membela produk ekspor andalan Indonesia ini. “Kami akan melaporkan langkah untuk gugatan ke WTO, baik pemerintah maupun swasta,” kata Oke di Jakarta, Kamis (18/4).
(Baca: Diskriminasi Sawit, Faisal Basri Saran Diplomasi Tidak Lewat Luhut )
Menurut Oke, Mayer Brown LLP dan Sidley Austin LLP termasuk dalam daftar konsultan hukum yang sedang dalam penilaian. Setelah kantor konsultan hukum terpilih, pemerintah akan berkonsultasi terkait substansi materi yang bertentangan dalam artikel di WTO. Mereka dinilai lebih mengetahui terkait bagian yang akan digugat.
Meski gugatan pemerintah kepada Uni-Eropa bakal berjalan paralel dengan pihak swasta, tetapi tempat pengaduannya berbeda. Perusahaan swasta bakal mengajukan gugatan kepada Pengadilan Uni-Eropa, bukan WTO.
