Real Count Sementara Menunjukkan Jokowi Unggul di Lima Region
Terakhir, di Region VII yang juga terdiri dari dua provinsi, pemimpin sementara perolehan suara Pilpres 2019 adalah Jokowi-Ma'ruf dengan raihan 78.916 suara. Sementara, Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebanyak 20.701 suara. Perbedaan suara dua paslon ini di Region VII adalah sebesar 58.215 suara.
(Baca: Wiranto Minta Masyarakat Apresiasi Pemilu Serentak 2019)
Deklarasi Kemenangan dan Tuduhan Kecurangan
Sebelumnya, paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 dengan perolehan suara mencapai 62%. Sementara, kubu Jokowi-Ma'ruf meminta masyarakat menunggu hasil resmi KPU.
Seruan untuk menahan diri juga disuarakan oleh Kelompok Masyarakat Sipil, yang menyayangkan adanya pernyataan kemenangan oleh kandidat Pilpres di tengah masih berlangsungnya proses real count.
Perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil Sunanto berharap, peserta Pilpres 2019 mengedepankan sikap yang membawa perdamaian sehingga masyarakat tidak terpecah belah. "Jangan melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan membelah masyarakat. Kedepankan perilaku yang proporsional dan berbasis komitmen berdemokrasi secara konstitusional," ujarnya di Kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4).
Selain mendeklarasikan kemenangan, kubu paslon Probowo-Sandiaga juga menuduh pelaksanaan Pilpres 2019 dipenuhi oleh kecurangan. Prabowo mengklaim banyak mendapat laporan atas keganjilan Pilpres 2019, seperti dugaan atas banyaknya surat suara di beberapa TPS yang telah tercoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf.
Selain itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kecurangan selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Tuduhan adanya kecurangan ini kemudian direspon oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko. Menurutnya, emestinya Prabowo tak buru-buru mengeluarkan pernyataan semacam itu. Sebab, kecurangan harus dibuktikan. Ia menjelaskan, Prabowo semestinya melaporkan kepada lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Polisi, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Mahkamah Konstitusi.
Tak hanya TKN, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hasyim Asyari meminta seluruh pihak berhati-hati ketika menyebut Pemilu 2019 kacau. Hasyim mempertanyakan apa indikator dan bukti adanya kekacauan itu. Ia mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara. Saat ini prosesnya dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi berjalan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
Karena itu, Hasyim menilai tak pantas ada pernyataan pemilu curang sebelum pesta demokrasi ini benar-benar selesai. "Kita harus hati-hati dan imamnya publik. Jadi kalau ada statement kekacauan Pemilu, bagi saya tanda tanya," kata Hasyim di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (26/4).
(Baca: Dewan Kehormatan Peringatkan Tak Asal Tuduh Pemilu 2019 Curang)
