Jelang Pilpres, Kubu Prabowo-Sandi Makin Gencar Persoalkan Masalah DPT

"Sesegera mungkin KPU Pusat tidak hanya melakukan pencocokan dan penelitian lewat seluruh aparat yang dimiliki, namun juga harus turun ke lapangan dalam rangka validasi dan verifikasi data DPT," kata Ketua Tim Informasi dan Teknologi (IT) BPN, Agus Maksum, dikutip dari Antara.

BPN telah melaporkan dugaan DPT bermasalah sejak 1 Maret 2019, namun masih ditemukan DPT yang cacat dan belum diperbaiki sesuai janji KPU.

(Baca: Laporkan DPT Ganda, Adik Prabowo Sebut Tiga Tanggal Kelahiran Janggal)

Selain mempersoalkan data pemilih dengan tiga tanggal kelahiran dalam jumlah yang besar. Mereka juga menemukan dugaan data Kartu Keluarga dan atau Nomor Induk Kependudukan yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.

"Satu KK ada yang berisi ratusan hingga ribuan orang di Banyuwangi, Magelang, dan lainnya. Hal ini merupakan manipulasi serius karena melanggar pasal 488 UU Pemilu Nomor 7/2017," katanya.

Temuan DPT invalid ini terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. "Bila ditambah dengan beberapa wilayah lain, total akumulasi dugaan DPT tidak wajar meliputi sekitar 18 juta kasus," kata dia.

(Baca: Riset Nielsen: Rating Tertinggi Debat Pilpres saat Jokowi vs Prabowo)

Menurut dia, DPT yang mengandung banyak ketidakwajaran, tidak logis dan invalid itu merupakan ancaman terhadap legitimasi (keabsahan) pemilu. "Kami semua tidak ingin pemilu 17 April 2019 menjadi Pemilu yang tidak jujur, tidak adil, tidak berkualitas dan tidak berintegritas," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Maksum, pihaknya mendesak seluruh lembaga dan badan negara, khususnya Kementerian Dalam Negeri RI sesegera mungkin menyelesaikan persoalan DPT tersebut. "Kami mendesak dan mendorong Bawaslu ntuk memperkuat pengawasannya terhadap KPU," ujarnya.