Bawaslu Imbau Massa Tak Kampanye dari Masjid saat Pencoblosan

Waspada Isu SARA Jelang Pilpres

Rahmat juga mengatakan politik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi hal yang perlu diwaspadai dalam pesta politik tahun ini. Isu tersebut muncul lantaran beberapa hal seperti rekayasa oleh elit politik, ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, pemahaman masyarakat yang belum tuntas soal toleransi, hingga faktor media massa dan media sosial. "Lalu ada blunder individu dalam komunikasi," kata dia.

Usai Pemilihan Kepala Daerah tahun lalu, Bawaslu juga memetakan tiga kerawanan politik yang patut dicermati tahun ini. Tiga hal tersebut yakni substansi kampanye calon, pengaruh pemuka agama, dan kekerabatan politik.

(Baca: KPU Tetapkan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019)

Oleh sebab itu, usai pilkada lalu, Bawaslu langsung menetralisir situasi dengan menggelar pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pengawas pemilu tersebut juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Polri untuk menindak buzzer yang menyebarkan keresahan di media sosial.

"Kami harap yang ada kampanye gembira, fun, penuh program kerja dan tidak ada SARA," katanya.

Pernyataan serupa dikatakan Direktur Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno. Tokoh yang akrab dipanggil Romo Magnis tersebut mengatakan politisasi agama merupakan sebuah kejahatan dan tidak boleh dilakukan.

Selain itu dia berharap masyarakat dapat ikut mencegah praktik-praktik seperti ini."Itu harus dihilangkan," kata Romo Magnis.