Walhi Kritik Pemerintah soal Konflik Petani Lawan Mamuang di Sulteng
Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono mengatakan, salah satu pangkal kriminalisasi seperti kasus Hemsi terjadi lantaran pemerintah belum membuat turunan dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata. "Itu juga menjelaskan banyak aktivis dikriminalisasi maka kami dorong pemerintah keluarkan turunannya," kata dia.
(Baca: Walhi Minta Jokowi-Prabowo Singgung Konflik Agraria di Debat Pilpres)
Hingga kini, belum ada klarifikasi secara jelas dari Mamuang maupun induk usahanya, PT Astra Agro Lestari Tbk. Namun, Katadata mendapatkan salinan surat hak penguasaan atas tanah yang dikeluarkan kecamatan Rio Pakava. Dalam surat bernomor kop 593.6/298/SP-C/KEC.RIOPAKAVA/VII/2017 tersebut Hemsi membeli tanah seluas 20 ribu meter persegi tersebut dari Tandi Sarah pada 1993.
"Selanjutnya penyerahan hak penguasaan atau penggarapan atas tanah meliputi pula tanah, bangunan, dan tanaman di atasnya yang berada di atasnya yaitu tanah garapan," demikian bunyi surat tersebut.
Vice President PT Astra Agro Lestari Tbk Joko Supriyono tidak berkomentar banyak ketika dimintai konfirmasi lewat telepon. Ia menyatakan tengah dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Bahkan, pesan Whatsapp yang dikirim Katadata tidak direspons. Namun, External Manager Astra Agro Lestari Mohamad Husni menyatakan perusahaan akan mematuhi proses hukum. "Gugatannya sedang berjalan di pengadilan," kata Husni kepada Katadata.
