Koalisi Penolak RUU Musik Minta Enam Pasal Dihapus
"Penggunaan label berbahasa Indonesia pada karya seni seharusnya tidak perlu diatur. Jadi, pasal ini tidak perlu dan semestinya dihapus," demikian tertulis dalam dokumen.
Pasal 15 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan produk musik atau karya musik dalam bentuk fisik, digital, maupun pertunjukan juga perlu dihapus. Penentang menilai tujuan konten ini tidak jelas mengatur apa dan siapa yang harus melakukannya.
"Pasal ini hanya memberikan informasi umum yang sebenarnya sudah diketahui oleh berbagai pihak tanpa memberikan nilai lebih," tulis koalisi penolak RUU Permusikan.
Beberapa pasal terkait upaya peningkatan kompetensi pelaku industri musik juga disarankan agar direvisi menjadi ketentuan opsional alias tidak wajib, serta tidak mendiskriminasi musisi autodidak. Perihal ini tertuang dalam Pasal 20, 21, 31, dan 32.
(Baca juga: SDM Terkait Empat Subsektor Kreatif Ini Mulai Disertifikasi)
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menuturkan bahwa protes terhadap draf RUU Permusikan merupakan aspirasi yang bisa dikemukakan melalui berbagai macam cara.
"(Berbagai saran) supaya memperkaya apa yang sekarang ada. Nanti akan kami bahas," kata pria yang juga musisi itu mengutip Antara, Senin (4/2). (Baca juga: Erwin Gutawa Pentaskan 30 Lagu Menceritakan Tiga Musisi Perempuan)
DPR RI sedang mematangkan rancangan undang-undang terkait industri musik. RUU Permusikan diusulkan Baleg DPR melalui Badan Keahlian Dewan (BKD). Draf regulasi ini masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.
