Banyak Mahasiswa di Jakarta, Banten, dan Jabar Tak Bisa Bedakan Hoaks

Dian berpandangan upaya pemerintah dalam menangkal peredaran hoaks masih belum optimal. "Pemerintah masih terjebak di naratif, harusnya cepat eksekusi. Ini kan jadi pelajaran penting, pemerintah harus juga bisa mengakselerasi diri," kata Dian.

(Baca: Perangi Kabar Bohong, Kominfo Rilis ‘Lambe Hoaks’)

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menilai persoalan hoaks ini belum menjadi masalah besar di Indonesia. Masalah ini masih bisa diatasi. Hanya saja, pemerintah tak bisa bekerja sendirian.

Menurut Bahtiar, peran serta berbagai pihak diperlukan untuk menangkal hoaks. Saat ini, yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah peredaran hoaks.

"Pertahanan terkuat kita dalam sebuah negara demokrasi pada akhirnya adalah masyarakat itu sendiri. Manusia yang hidup di sini semua memiliki kemampuan penalaran yang cukup untuk mengklarifikasi mana berita bohong, rekayasa, dan fitnah," kata Bahtiar.

Survei yang dilakukan SPD dan FFH ini dilakukan pada medio Desember 2018. Survei dilakukan terhadap 300 responden siswa, mahasiswa, dan pemuda di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Survei dilakukan dengan metode purposive sampling dan menggunakan kuesioner.

(Baca: Facebook Tutup 800 Akun Terkait Sindikat Berita Palsu )