KPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak Optimal

(Baca: Kasus Korupsi Waskita Karya, KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri)

Padahal dari pendampingan yang dilakukan KPK tahun lalu, ada peningkatan potensi pajak bagi DKI sebesar Rp 4,9 triliun. Untuk mengoptimalkan pendapatan itu, KPK mendorong DKI memperbaiki sistem agar wajib pajak menyelesaikan tunggakan pajaknya saat permohonan izin. "Jika tidak, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak (akan) melayani permohonan izinnya," ujar Agus.

KPK mendorong pemerintah daerah menarik pendapatan daerah lebih besar agar ada perbaikan penghasilan bagi pegawai di daerah. Dengan membaiknya tunjangan dan pendapatan, diharapkan perilaku koruptif pegawai dapat ditekan. "Upayanya setiap pemda tetapkan secara konsisten," ujar dia.

PAD DKI Jakarta terus meningkat sejak 2006 hingga saat ini. Pada 2006, angka pendapatan yang diraup pemprov DKI hanya Rp 7,8 triliun. Angka itu terus melonjak hingga Rp 41,7 triliun pada 2017. Adapun pada 2018, Pemprov DKI Jakarta menargetkan PAD sebesar Rp 44,6 triliun.

(Baca: KPK Usul Kenaikan Gaji Bupati dan Wali Kota untuk Minimalkan Korupsi)