Uang Braille Usulan Tim Prabowo Dinilai Tak Bawa Semangat Inklusivitas

Masyarakat pun masih banyak menilai infrastruktur berupa akses terhadap penyandang disabiitas tidak begitu diperlukan. Padahal, infrastruktur itu penting untuk membantu para penyandang disabilitas untuk bisa berkegiatan.

Lebih lanjut, akses tersebut dapat berguna bagi masyarakat secara umum ketika mereka tertimpa kecelakaan. “Misalnya keseleo, adanya akses lift bisa sangat berguna,” kata dia. (Baca pula: Saling Serang, Ini Beda Gaya Komunikasi Politik Jokowi dan Prabowo).

Karenanya, pemerintah Jokowi saat ini tengah menggodok delapan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016. RPP ini melibatkan delapan kementerian sehingga dapat mendorong inklusivitas lebih luas bagi para penyandang disabilitas.

Staf Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian Urusan Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Sunarman Sukamto mengatakan, delapan RPP ini akan segera difinalisasi dengan uji publik dalam waktu dekat. “RPP kami harapkan bisa diteken jokowi akhir tahun ini,” kata Sunarman.

Sebelumnya, wacana pembuatan uang braille disampaikan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. Menurut dia, rencana itu merupakan aspirasi dari kalangan tunanetra yang banyak bekerja di panti pijat.

Mereka kerap kali ditipu lantaran tak mengetahui nominal uang yang diterima usai memijat dengan memberikan uang yang nominalnya tak sesuai dengan tarif. “Itu ide saya untuk bikin mata uang braille,” kata Hashim.