Persaingan Ketat Jokowi-Prabowo Berburu Suara di Pondok Pesantren
Sebagai pasangannya, jam terbang Sandiaga jauh lebih tinggi. Dia melakukan kunjungan maraton ke pondok pesantren ketika bertolak ke Jawa Timur pada 6 Oktober 2018. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini tercatat mengunjungi Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton di Probolinggo.
(Baca: Jalan Terjal Prabowo-Sandiaga Meraih Suara Kalangan Nahdiyin)
Kemudian, Pondok Pesantren Rhoudatul Ulum dan Al-Ishlah di Bondowoso serta Pondok Pesantren Al-Qodiri di Jember. Pada 10 Oktober 2018, Sandiaga diketahui mengunjungi Pesantren Ar Ribath Annabawiyah Habib Ahmad Al Idrus di Indramayu, Jawa Barat.
Sebenarnya, kunjungan para kandidat tersebut ke pesantren tak lepas dari tujuan mereka meningkatkan elektabilitas dalam Pilpres 2019. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pesantren merupakan ceruk suara yang potensial dalam Pilpres 2019. Jumlah kiai dan santri di sana cukup besar. “Mereka memiliki hak pemilih yang begitu banyak,” kata Ujang ketika dihubungi Katadata.coid.
Tak hanya itu, para kandidat tentu melihat potensi elektoral dari jaringan alumni pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ujang mengatakan, alumni pesantren memiliki ikatan emosional yang lebih kuat jika dibandingkan jenis lembaga pendidikan lainnya. Sebab, mereka dididik bersama-sama melalui sistem asrama dalam waktu yang cukup lama. “Pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Ini basis massa riil dalam politik,” kata Ujang
Sementara itu, Direktur Eksekutif Populi Center Usep S Ahyar menilai gerilya politik para kandidat ke pesantren juga untuk melekatkan citra religius. Pesantren kerap dijadikan simbol dari masyarakat Islam tradisional yang berada di Indonesia.
Dengan demikian, para kandidat dapat mensosokkan diri dekat dengan kelompok muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia. Lebih lanjut, mereka bisa menepis isu sentimen agama yang dimainkan oleh lawan politik masing-masing. “Didekati untuk menyatakan bahwa kita tidak anti terhadap ulama, terhadap santri,” kata Usep.
Usep pun menilai kunjungan para kandidat ke pesantren beberapa waktu ke belakang tak lepas dengan adanya pertimbangan momentum. Sebab, Hari Santri Nasional akan segera dirayakan pada 22 Oktober 2018. Jika momentum terlewat, dikhawatirkan para kandidat akan kesulitan menggarap suara muslim lebih besar.
Sebenarnya, langkah para kandidat mengunjungi pondok pesantren ini rawan melanggar aturan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 280 ayat (1) huruf h aturan tersebut menyatakan jika fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren tidak boleh jadi tempat kampanye.
Hanya saja, Bawaslu hingga kini belum mampu memproses dugaan pelanggaran tersebut. Sebab, Bawaslu belum menemukan aktivitas kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018.
Dalam aturan tersebut, kampanye diartikan sebagai aktivitas meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri. Sementara, para kandidat kerap berdalih kedatangannya ke pesantren merupakan kunjungan biasa atau diundang dalam kegiatan non-politik.
Meski demikian, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar tetap mengimbau para kandidat menghindari kunjungan ke pesantren selama masa kampanye untuk menghindari terjerat pelanggaran. Selain itu, untuk menghindari perspektif negatif dari masyarakat ketika para kandidat mengunjungi pesantren. “Saya berharap semua paslon menghormati rambu-rambu yang sudah diberikan,” di kantornya, Jakarta, Kamis (11/10).
