Beda Sinyal Nasib Koalisi Jokowi vs Prabowo Jelang Pendaftaran Pilpres
"Apa itu Koalisi Keumatan? Kami berkoalisinya dengan Gerindra, PKS, dan PAN kalau jadi. Kami tak berkoalisi dengan PA 212," kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Selasa (24/7).
Ferdinand menilai, inisiasi pembentukan koalisi mestinya dikomandoi oleh partai-partai politik yang bergabung. Sebagai sebuah ormas, PA 212 seharusnya hanya memberikan dukungan terhadap koalisi.
"Silakan nanti mendukung koalisi yang ada, tapi komando dari koalisi ini tetap di pimpinan partai politik," kata Ferdinand.
(Baca juga: AHY Diajukan Jadi Cawapres Prabowo bila Demokrat-Gerindra Berkoalisi)
Di sisi lain, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif berharap Demokrat turut bergabung dalam Koalisi Keumatan. Slamet mengatakan, masuknya Demokrat diharapkan dapat membuat Koalisi Keumatan semakin kuat.
Salah satu pendukung PA 212, Martimus Amin, mengatakan absennya beberapa parpol pendukung Prabowo semata alasan teknis. Dia memang mengakui ada perbedaan di kubu tersebut dalam penentuan cawapres. "Ada kepentingan mereka menawarkan cawapres, itu wajar-wajar saja," kata Martimus.
Tutup peluang poros ketiga
Langkah Jokowi dan Prabowo yang menunda pengumuman cawapres dianggap sebagai upaya mencegah lahirnya poros ketiga. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan kedua belah pihak terkesan menahan pengumuman cawapres untuk mengunci koalisi.
Apabila dua kubu tersebut mengumumkan cawapres maka akan ada pihak yang kecewa dan saling berkoordinasi untuk membuat poros alternatif. Oleh sebab itu walaupun sudah banyak disebut nama kandidat cawapres, namun belum akan ada pengumuman.
"Itu alasan strategi mereka hingga sekarang lambat mengumumkan cawapres," kata Djayadi di Jakarta, beberapa waktu lalu.
(Baca: Prabowo dan SBY Beri Sinyal Koalisi Gerindra-Demokrat Makin Dekat)
Selain itu waktu yang sempit hanya dalam hitungan hari akan membuat semakin sulit membentuk poros ketiga. Apalagi persyaratan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang mencapai dukungan partai politik dengan suara 20% di DPR, membuat parpol membutuhkan koalisi besar.
Djayadi juga beranggapan, meski Jokowi sudah mengantongi nama cawapres, akan memperlambat pengumuman mencegah Prabowo mengeluarkan langkah tandingan.
"Misalkan Prabowo (memutuskan) tidak maju, (Jokowi) akan terkejut. Sekarang Prabowo kan sudah jelas siapa saja (cawapresnya)," kaya Djayadi.
