Alasan PDIP Beri Bantuan Hukum Dua Kepala Daerah Terjerat Dugaan Suap
"Ini bukan OTT. Kalau OTT itu artinya tertangkap seketika. Ini jelas-jelas pimpinan KPK, juru bicara KPK mengatakan, mengimbau kepada Pak Samanhudi (Walikota Blitar), kepada Pak Syahri (Bupati Tulungagung) untuk datang ke KPK. Ini kan jelas bukan OTT ini," katanya.
Pemberi suap yang sama
KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar. Keduanya diduga menerima suap dari pengusaha Susilo Prabowo.
Syahri Mulyo menjadi tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Agung Prayitno dari pihak swasta sebagai tersangka penerima suap.
(Baca juga: Bambang Soesatyo Kembali Mangkir dari Pemeriksaan Kasus e-KTP di KPK)
Susilo Prabowo diduga menyuap Syahri Mulyo melalui Agung Prayitno sebesar Rp 1 miliar terkait "fee" proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
Sementara itu Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018.
Susilo Prabowo diduga menyuap Samanhudi melalui Bambang Purnomo senilai Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp 23 miliar. Samanhudi diduga menerima bagian dari 8% dari total kesepakatan 10% yang bakal diterimanya.
Dari penangkapan ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 2,5 miliar (dalam pecahan 100 dan 50 ribuan rupiah), bukti transaksi perbankan, dan catatan proyek.
