BPK Temukan 16 Kontraktor Migas Belum Bayar Dana ASR Rp 172 Miliar

Sampai berita ini diturunkan, SKK Migas belum memberi respons atas temuan BPK tersebut. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher dan Sekretaris SKK Migas Arief Setiawan Handoko tak menjawab beberapa kali pertanyaan Katadata melalui pesan Whatsap.

Dalam ikhtisar itu, SKK Migas menyatakan bahwa secara berkala, setiap semester melaporkan saldo dana tersebut beserta dana-dana KKKS yang dikelola oleh Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko, dan Perpajakan SKK Migas ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Laporan terakhir yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Januari 2017 melalui surat Deputi Pengendalian Keuangan nomor SRT-0054/SKKC0000/2017/S4.

(Lihat pula: Chevron Tetap Wajib Bayar ASR Hingga Kontrak East Kalimantan Berakhir).

Atas dasar itu BPK merekomendasikan dua hal kepada Kepala SKK Migas. Pertama, melaporkan KKKS yang tidak mencadangkan dana ASR kepada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Keuangan. Kedua, memberikan sanksi yang tegas kepada KKKS yang tidak membayar tagihan ASR dan mengenakan bunga atas keterlambatan tersebut.

Tabel Rekapitulasi Saldo Piutang Dana ASR per 31 Desember 2016 16 KKKS

11  KKKS Outstanding Tagihan Pencadangan Dana ASR Lebih dari Satu Tahun