Jelang Pilkada, Pemerintah Diminta Waspadai Pengelolaan Anggaran
Adapun Kementerian Keuangan yang seharusnya melakukan pencarian anggaran untuk pembangunan infrastruktur kinerjanya dinilai tidak optimal. Data dari Dirjen Pajak misalnya merilis bahwa dari 36 juta wajib pajak, hanya 60% yang patuh.
(Baca: Wantimpres: Kebocoran Keuangan Daerah Memburuk)
Sementara, realisasi pajak sejak Jokowi menjabat selalu kurang dari 90%. Hal ini diakibatkan oleh ketergantungan yang tinggi pemerintah terhadap sektor migas, lesunya daya beli masyarakat terhadap produk domestik, dan tata kelola pajak yang belum optimal.
FITRA memprediksi jika realisasi pajak di akhir tahun 2017 hanya akan mencapai 86,5%. "Ini yang menjadi catatan sehingga infrastruktur yang harusnya dibiayai oleh APBN dilempar. Satu ke investor, kedua dengan pembiayaan utang," kata Yenny.
Menurut Yenny, kondisi ini lebih lanjut tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berusaha menghilangkan dependensi utang negara. Pada APBN 2018, pembiayaan anggaran untuk utang mencapai Rp 399 triliun atau bertambah Rp 14 triliun dari tahun 2017.
Adapun, beban negara untuk membayar utang lebih besar pada 2018. Sebab, utang jatuh tempo Indonesia pada tahun 2018 tiga kali lipat lebih besar dari tahun 2017, yakni sebesar US$ 354,36 juta. "Ini menjadi satu catatan pemerintahan Jokowi melakukan evaluasi kinerja Kemenkeu," kata dia.
(Baca: BPK Temukan Masalah Uang Negara Rp 27,39 Triliun di Semester I-2017)
