Survei PPATK: Anggota DPR Dianggap Pelaku Utama Pencucian Uang

"Publik meyakini bahwa faktor pendorong TPPT adalah belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia (7,02), belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme (7,01), dan berkembangnya gerakan dan pola pikir radikalisme yang mengatasnamakan keyakinan tertentu (6,98)," kata Ali.

Sementara, nilai IPP APU-PPT secara keseluruhan mencapai 5,31, atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 5,21. (Baca: Badan Usaha Akan Diwajibkan Melaporkan Identitas Pemiliknya)

Peningkatan ini disebabkan naiknya skor IPP TPPU dari sebelumnya sebesar 5,52 pada 2016 menjadi 5,57 pada 2017. Hal yang sama juga terhadap IPP TPPT yang naik dari sebelumnya 4,89 pada 2016 menjadi 5,06 pada 2017.

Kendati demikian, angka ini dinilai masih belum memuaskan. Pasalnya, skor tersebut masih jauh dari skor maksimum yang ditetapkan.

"Karena itu, untuk meningkatkan indeks persepsi publik terhadap TPPU dan TPPT di masa mendatang perlu diberikan rekomendasi kunci yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terhadap pemahaman karakteristik TPPU dan TPPT," kata Ali.

Survei ini melibatkan 11.040 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Indeks ini dihitung secara terpisah untuk TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) yang masing-masing ditimbang berdasarkan 114 dan 67 indikator.

(Baca: Pemerintah Persiapkan Diri Jadi Anggota Lembaga Antipencucian Uang)