Setnov Minta KPK Izin Presiden, Jokowi: Buka Undang-undangnya
(Baca: Jadi Tersangka, Setya Novanto Kembali 'Serang Balik' Pejabat KPK)
Adnan khawatir sikap Jokowi yang ambigu akan dimanfaatkan untuk berlindung dan menghambat proses hukum oleh KPK. Adnan pun menyarankan agar Jokowi memanggil ahli hukum untuk menanyakan apakah argumentasi Novanto terkait pemeriksaan yang memerlukan izin presiden itu tepat atau tidak.
Jika ahli hukum mengatakan pernyataan Novanto tidak tepat, maka Jokowi dapat langsung menyampaikannya kepada publik. "Presiden bisa mengatakan tidak perlu izin. Oleh karena itu jangan jadikan saya sebagai bumper, sehingga ya tidak kemudian dimanfaatkan," kata Adnan.
Novanto hari ini kembali mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan KPK. Sejatinya, Novanto akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Novanto lagi-lagi beralasan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepadanya memerlukan izin presiden. Hal itu tertuang dalam surat tertanggal 14 November 2017 dari pengacara Novanto, Fredrich Yunadi yang diserahkan ke KPK pagi ini.
"Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK tersebut berisikan 7 poin yang pada pokoknya sama dengan surat sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. (Baca: KPK Resmi Umumkan Setnov Kembali Jadi Tersangka Korupsi e-KTP)
Novanto sudah empat kali mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan KPK. Pada tiga pemeriksaan sebelumnya, Novanto dijadwalkan sebagai saksi dari tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.
Adapun, Novanto telah resmi diumumkan kembali sebagai tersangka pada Jumat (10/11). Novanto kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.
Novanto diduga bersama-sama melakukan korupsi dengan Anang, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Novanto pun diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
Dia diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.
Setya Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
