Perkuat Perppu, Kemendagri Dorong Penerbitan Perda Pengawasan Ormas
(Baca juga: Korban Pertama Perppu Ormas, HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah)
Bantah sewenang-wenang
Daulat membantah anggapan pemerintah telah sewenang-wenang karena pembubaran HTI tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Daulat mengatakan tak adanya peringatan karenaHTI dianggap telah menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
Daulat menjelaskan, ormas yang melakukan hal tersebut dapat langsung dicabut status badan hukumnya tanpa perlu memberikan surat peringatan, sesuai dengan Pasal 60 ayat 2 Perppu 2/2017.
"Kalau yang bertentangan dengan Pancasila, ketika data-data sudah dikumpulkan, itu langsung bisa dicabut. Tidak perlu peringatan," tutur Daulat.
Pernyataan Daulat tersebut merespon ucapan juru bicara HTI M. Ismail Yusanto. Ismail sebelumnya mengatakan pemerintah telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri dengan membubarkan HTI tanpa surat peringatan.
HTI berencana menggugat keputusan pemerintah atas pencabutan status badan hukumnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
