Kumpulkan Polri, TNI dan BIN, Jokowi Jamin Keamanan Pilkada DKI
"Demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif," tulis maklumat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, yang dikeluarkan Senin (17/4) ini.
Ada tiga poin isi maklumat tersebut. Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis, dalam bentuk apa pun. Karena itu, massa dilarang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta jika tidak berkepentingan menggunakan hak pilihnya.
Kedatangan massa yang tidak berkepentingan tersebut dikhawatirkan membuat situasi kurang kondusif dan masyarakat merasa terintimidasi. (Baca: Pilkada Jakarta Catatkan Partisipasi Tertinggi Sepanjang Sejarah)
Kedua, jika ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI, dan instansi terkait akan melakukan pencegahan dan pemeriksaan di jalan. Massa pun nantinya diminta kembali ke daerah masing-masing.
Ketiga, bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka kepolisian akan melakukan proses hukum.
Sebelumnya, memang ada rencana sekelompok masyarakat menggelar gerakan "Tamasya Al Maidah", yaitu mengajak masyarakat untuk mendatangi dan mengamankan proses pemungutan suara di TPS-TPS. Pada Senin sore ini, sejumlah tokoh juga menggelar konferensi pers mengenai Tamasya Al Maidah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Senin (17/4) sore.
Acara ini akan dihadiri Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, politikus senior Amien Rais, Wakil Ketua Pertimbangan MUI Pusat Didin Hafidhuddin, serta Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri I.D. Sambo.
"Dalam rangka memantapkan konsolidasi umat Islam untuk turun bersama Gerakan Tamasya Al Maidah dan konsolidasi nasional tokoh-tokoh Islam dan alumni "212"," tulis Tim Media Center Tamasya Al Maidah dalam pesan undangannya yang diterima Katadata.
