Target Penandatanganan Blok East Natuna Mundur 2017
Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina Denie. S Tampubolon mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi konsorsium adalah lokasi untuk mengelola hidrokarbon yang ikut terproduksi ketika proses eksploitasi migas di East Natuna. Dengan potensi CO2 sebesar 3 bscfd, maka proses tersebut membutuhkan tenaga yang besar. "Apakah ini harus disimpan atau diinjeksi lagi ke dalam," kata dia.
Ada juga masalah pembeli gas di Blok East Natuna. Dengan volume produksi sekitar 1 bscfd, tidak mudah seluruhnya diserap pasar. Alhasil, butuh kajian yang lebih mendalam.
Pertamina menargetkan pembahasan kajian pasar dan teknologi (Technology and Market Review/TMR) bisa selesai pertengahan 2017. Pembahasan tersebut meliputi teknologi fasilitas gas di East Natuna, pengeloaan CO2, infrastruktur gas di East Natuna, pembeli gas, dan konsep pengembangan gasnya. Hasil kajian ini menjadi pertimbangan untuk mengusulkan insentif fiskal konsorsium East Natuna kepada pemerintah.
Di tempat yang sama Anggota Komisi Energi DPR Satya Widya Yudha menyayangkan proses pengembangan East Natuna yang berjalan lambat. "Harga minyak tinggi kita diskusi tentang Natuna, ketika harga minyak rendah juga tentang itu. Tapi kita tidak bertindak," kata dia.
Agar ekonomis, Satya mengusulkan pengelolaan Blok East Natuna menerapkan skema sliding scale. Tujuannya agar pemerintah dan kontraktor saling mendukung untuk pembagian hasil. Ketika harga minyak rendah maka bagian kontraktor lebih besar, begitu juga sebaliknya. (Baca: Konsorsium East Natuna Minta Bagi Hasil Mengacu Harga Minyak)
Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Benny Lubiantara mengingatkan agar pengelolaan Blok East Natuna tidak bernasib sama seperti pengembangan migas di blok-blok potensial lainnya, seperti di Blok Masela. Apalagi, kebutuhan gas di dalam negeri akan terus meningkat sehingga membutuhkan pengembangan lapangan migas secara masif.
