Rencana Menteri Luhut Impor Gas Disokong Berbagai Pihak
Senada dengan koleganya, Guru Besar Fakultas Teknik UI Widodo Wahyu Purwanto mengatakan penurunan harga gas yang diminta Jokowi sulit dilakukan. Untuk gas alam cair (LNG), biaya regasifikasi dan sebagainya bisa mencapai US$ 4 per mmbtu. Jika ditambah US$ 2 per mmbtu biaya di hulu dan biaya lain-lain, harga gas sampai ke konsumen sebesar US$ 6 per mmbtu menjadi tidak mungkin.
Namun upaya menurunkan harga dapat terbantu apabila pemerintah impor gas, terutama dari Malaysia dan Singapura yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia. "Kalau kita kurang dan impor itu dibolehkan secara UU dan regulasi yang ada, lakukan," ujar Widodo.
Sebelumnya, wacana impor ini mengemuka setelah rapat terkait gas di kantor Kementerian Energi. Seusai rapat, Luhut mengatakan akan membuka opsi impor gas. Langkah ini diyakini dapat menekan harga komoditas tersebut.
Luhut lalu memberi ilustrasi. Gas di Indonesia bagian barat, seperti Aceh berasal dari lapangan di Papua sehingga harganya menjadi US$ 13 per mmbtu. Sebab, distribusi dari ujung timur ke Indonesia memakan biaya besar. Tapi, dengan kebijakan impor, harga gas kemungkinan bisa turun menjadi US$ 8 per mmbtu. Bahkan, bisa menjadi US$ 6 per mmbtu.
Sementara itu, produksi gas di kawasan Indonesia Timur dapat diekspor. “Itu harus kita pikirkan. Kenapa tidak impor saja dari Malaysia, Brunei Darussalam, atau Timur Tengah sehingga lebih murah, misalnya US$ 3 sampai 4 per mmbtu,” kata Luhut. Demi memuluskan rencana itu, Kementerian Energi berencana membuat payung hukumnya. (Baca: Pemerintah Terbelah Menyikapi Rencana Impor Gas).
Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum sepakat dengan rencana itu, karena impor juga tidak menjamin harga gas bakal lebih murah. “Tidak ada opsi impor. Kenapa harus impor?” katanya.
