Jokowi Minta Pelayanan Pendidikan Dirombak Besar-Besaran

Hingga saat ini sudah 60 persen KIP yang dibagikan. Pemerintah akan mengubah pola pendataan masyarakat berhak mendapatkan 40 persen sisa kartu yang belum dibagikan. Nantinya pendataan dan penyaluran KIP akan dilakukan langsung oleh pihak sekolah. Alasannya pihak sekolah yang lebih mengetahui siapa siswanya yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah menyadari bahwa selama ini manajemen anggaran subsidi pendidikan masih buruk. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui bahwa peningkatan anggaran pendidikan luar biasa setiap tahunnya, tapi kualitas pendidikannya tidak banyak berubah. Salah satu masalah utamanya adalah tunjangan profesi guru yang dinaikkan sanggat tinggi, padahal belum tentu ada hasilnya.

“Lalu yang kedua, daerah ternyata belum mematuhi kewajiban 20 persen (anggaran) pendidikan ternyata. Otomatis pendidikan di daerah enggak bisa jalan kalau seperti itu,” ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam ratas tadi sore, Presiden Jokowi membongkar manajemen pendidikan yang masih buruk. “Jadi dananya (anggaran pendidikan) kalau dilihat pada 2009 itu Rp 208 triliun, sekarang Rp 416 triliun, kok gak kelihatan hasilnya. Sekarang mau dibongkar supaya jangan business as usual saja,” ujarnya.

Berbeda dengan pendidikan, Jokowi mengaku untuk penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah sangat baik. “Distribusi KIS saya sudah cek sendiri diatas 95% tepat sasaran karena saya setiap kelas 3 di RS pasti semua sudah memegang kartu itu,” ujarnya.

Dia hanya meminta agar kualitas pelayanan dasar dan rujukan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil untuk lebih diperhatikan. Paradigma kesehatan jangan hanya berorientasi untuk mengobati, tapi lebih ditingkatkan dengan edukasi dan membudayakan hidup sehat di masyarakat.

“Dua hal ini penting untuk memperbaiki strategi pembiayaan dan strategi anggaran, sehingga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”