Sri Mulyani Setuju, Revisi Aturan Cost Recovery Migas Siap Dirilis
Selain itu, mengatur perbedaan antara sumur satu dengan yang lain. SKK Migas akan menghitung secara detail besaran biaya tersebut dan menentukan biaya yang bisa dikembalikan. “Satu sisi akan memberikan kemudahan kepada investor. Di sisi lain kita akan juga detail per item bicara di investasi mereka,” kata Luhut. (Baca: Saat DPR dan Para Bos Migas Rapat Cost Recovery di Hotel Mewah)
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan, aturan itu juga mengatur masa transisi. Dalam masa peralihan, kontraktor yang semula masih menerapkan PP 79 Tahun 2010 boleh menyesuaikan dengan revisi terbarunya.
Harapannya, kontraktor migas dapat melakukan eksplorasi secara masif dengan blok-blok yang ada. Dengan begitu, dapat mencapai rasio cadangan migas atau reserve replacement ratio (RRR) di atas 100 persen.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Kurtubi mempertanyakan pembebasan pajak selama masa eksplorasi. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. “Lex specialis itu tidak ada dengan keluarnya pasal tersebut,” ujar dia. (Baca: Revisi Aturan Pajak Hulu Migas 2010 Dinilai Salah Sasaran)
Pasal 31 UU Migas ini mengatur mengenai penerimaan negara. Ayat 1 berbunyi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Penerimaan negara yang berupa pajak,terdiri atas pajak-pajak, bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi dan bonus-bonus.
